how we can help you? (+62) 81 238 212577 attaxindonesia1@gmail.com

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) – Pajak Final

Bertemu lagi dengan kami, Konsultan Pajak Surabaya, Seperti yang telah kita ketahuidewasa ini seringkali kita mendengar istilah pajak final. Banyak di iklan-iklan pajak yang menampilkan pajak final bagi UMKM sekarang turun menjadi 0,5%. Lalu apa artinya pajak final sebenarnya? Secara umum Pajak penghasilan final (PPh Final) adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT.

Apa saja yang termasuk dalam  PPh final:

  1. PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
  • Objek pajak PPh ini adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia
  • Pemotong pajak PPh ini adalah Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, cabang bank luar negeri di Indonesia, Bank Indonesia
  • Tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 20% dari nilai bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan juga akan dikenakan tarif pajak 20% dari nilai bruto berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.
  • Ada beberapa pengecualian dari PPh final atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yaitu
    • Bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang nilainya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
    • Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia.
    • Bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan.
    • Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
    • Orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang penghasilannya dalam setahun tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

 

 

  1. PPh Final atas Bunga Obligasi
  • Pemotongan pajak penghasilan dilakukan oleh Penerbit Obligasi, Perusahaan efek, Dealer, Reksadana, Dana Pensiun yang diterima penjual obligasi pada saat terjadinya transaksi.
  • Dalam hal penjualan obligasi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara kepada pihak-pihak lain selain pemotong pajak selaku pihak-pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi, wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut pajak penghasilan final yang terutang dari penjual Obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan dilakukan.
  • Ada pengecualian bunga obligasi yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) yaitu apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:
    • WP dana pension yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK)
    • WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
  • Tarif bunga obligasi yaitu sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK. 04/2001.
  1. PPh Final atas bunga simpanan koperasi
  • Dikenakan atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi Orang Pribadi
  • Dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi Orang Pribadi pada saat pembayaran
  • Tarif PPh final bunga simpanan koperasi adalah:
    • 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 per bulan; atau
    • 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 per bulan
  1. PPh Final atas hadian undian
  • Objek pajak penghasilan adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima orang pribadi dan badan baik dalam negeri maupun luar negeri.
  • Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian
  • Nilai hadiah yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura.
  • Pemotong adalah penyelenggara undian.
  • Tarif PPh final atas hadiah undian adalah sebesar 25% dari jumlah bruto.
  1. PPh Final atas penjualan saham di Bursa Efek
    • Bukan pengurang penghasilan bruto

Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

 

 

  • Tidak termasuk objek pajak

Yang tidak termasuk objek pajak adalah agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai nominal saham.

  • Tarif PPh final atas penjualan saham di Bursa Efek
  • Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham ;
  • Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham (nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana)
  1. PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan

Pengertian pajak penghasilan final ini timbul dikarenakan adanya penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan

  • Jenis Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan:
    • Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
    • Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
    • Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
    • Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus:
  • Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan ini dipungut PPh oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.
  • Bendaharawan atau pejabat wajib menyetor PPh yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
  • Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atas nama Orang Pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.
  • Bendaharawan atau pejabat wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  • Pembayaran dengan angsuran
  • Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan tersebut.
  • Pembayaran Pajak Penghasilan dengan cara angsuran wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
  • Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan:
    • Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
    • Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah.
    • Orang Pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/ bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
    • Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
    • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.
    • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.
  • Tarif PPh Final pengalihan atas tanah dan/ bangunan yaitu sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008.
  1. PPh Final atas Jasa Konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

Lalu ada pula pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

  • Tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi

Ada klasifikasi untuk jasa kontruksi, yaitu:

  • Tarif 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
  • Tarif 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
  • Tarif 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain Penyedia Jasa di atas.
  • Tarif 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
  • Tarif 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
  • PPh Final atas jasa konstruksi terjadi saat:
    • Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak sebesar jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN, dikalikan tarif Pajak Penghasilan
    • Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak sebesar jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan
  1. PPh Final atas Sewa Tanah dan/ Bangunan

Pajak final ini dikenakan atas penghasilan berupa yang sewa atas tanah dan/ bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, dan lain sebagainya.

  • Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2):
  • Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa.
  • Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah :
    • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah Camat pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
    • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri
  • Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan, pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.
  • Tarif Pajak Final atas Sewa dan/ Bangunan

Besarnya adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ bangunan dengan perjanjian persewaan.

  1. PPh Final atas Deviden yang diterima Orang Pribadi

Dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong pajak penghasilan setiap melakukan pemotongan.

  • Tarif PPh Final atas Deviden Orang Pribadi

Atas penghasilan berupa dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto.

  1. PPh Final atas Peredaran Bruto (Omzet)

Dengan mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 yang mengatur mengenai PPh final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) kurang dari sama dengan Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka ada beberapa pokok yaitu:

  • Penurunan tarif PPh final yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayar setiap bulannya.
  • Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau dapat pula menggunakan skema normal sesuai dengan pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
  • Diaturnya jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% yaitu:
    • Bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun.
    • Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma selama 4 tahun.
    • Bagi wajib pajak badan berbentuk PT selama 3 tahun.

 

Setelah mengetahui apa itu PPh Pasal 4 ayat 2 , tidak perlu bingung harus kemana mengurus urusan pajak anda. Kami dari Consultan Pajak Attax Indonesia siap membantu anda.

 

 

 

 

 

Kami Online